Menhut: Masyarakat Adat Boleh Kekola Kawasan Hutan
Palangka Raya (ANTARA) - Masyarakat adat di berbagai provinsi di Indonesia boleh mengelola kawasan hutan untuk mendukung program akselerasi pembangunan yang dikembangkan Kementerian Kehutanan, kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Palangka Raya, Sabtu.
Ketika memberi kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) itu, Menteri Kehutanan (Menhut) mengatakan, Kemenhut sekarang sedang mengembangkan program hutan tanaman rakyat, hutan masyarakat, dan hutan desa.
"Program akselarasi ini dimaksudkan bagi percepatan pembangunan di masa mendatang," katanya pada kuliah umum bertema "Visi Ekonomi Indonesia 2025" yang juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Achmad Diran, Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia dan Rektor UMP Bulkani.
Terkait dengan program akselerasi itu, Menhut Zulkifli Hasan mengatakan, Kemenhut memberi izin kepada masyarakat adat untuk mengelola kawasan hutan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
Ini sangat dimungkinkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah. Lebih dimungkinkan lagi manakala dikaitkan keberadaan mereka (pengusaha) yang menguasai lahan ratusan ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit, karet dan tambang.
"Pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan masyarakat adat di daerah dengan menanami tanaman semusim seperti jagung, singkong dan kacang-kacangan lainnya," kata Menhut sambil memberi contoh di sejumlah provinsi yang hutannya mulai sulit dicari seperti di pulau Jawa.
Sejalan dengan program tersebut, pihak Kemenhut tidak mengeluarkan izin baru lagi sementara izin pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng akan diberikan sebagai upaya akselerasi tersebut.
Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi akan terjadi dan berkembang manakala semua masyarakat yang berdomisili di provinsi berhutan luas mampu mengelola kawasan hutan secara baik dan memberi nilai tambah dalam kehidupannya di masa mendatang.
"Kita tahu bahwa pendapatan perkapita masyarakat saat sekitar 3.500 dolar Amerika Serikat (AS), dan pada 2014 nanti diperkirakan akan meningkat menjadi 4.500-5.000 dolar AS," kata Menhut pada acara yang dhadiri ribuan mahasiswa perguruan tinggi swasta termaju di Kalteng tersebut.
Oleh karena itu, katanya, program akselerasi ini dilakukan sesuai dengan luas areal hutan, di Kalteng misalnya tercatat 186 juta luas daratan dan 92 persen di antaranya adalah hutan, yang tidak mustahil dimanfaatkan dan dikelola secara baik bagi kemakmuran masyarakat di masa mendatang.
Usai memberi kuliah umum di depan civitas akademika dan mahasiswa UMP itu, Menhut didampingi Wagub H Achmad Diran, Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia Rektor UMP Bulkani dan menanam pohon langka secara simbolis di kawasan kampus II UMP. (jk)
0 komentar:
Posting Komentar